Pengertian Pelayanan Publik

A. Pengantar

Sinyalemen terhadap ketidak berdayaan administrasi negara melalui birokrasinya dalam menghadapi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik sudah dirasakan sejak lama. Kondisi semacam ini dalam perdebatan administrasi negara sering disebut sebagai “Krisis Identitas” yang mempertanyakan kecenderungan peran dan posisi administrasi negara sebagai ilmu (science) ataukah sebagai praktek (art). Kesan semacam ini didukung oleh adanya fakta tumpang tindihnya antara posisi peran ilmu politik (ilmu pemerintahan) dan ilmu ekonomi (ilmu manajemen) dengan ilmu administrasi dalam praktek-praktek administrasi negara yang terkesan bersifat legal formal, spesifik, bernuansa budaya sentris, sampai dengan anggapan bahwa administrasi negara tidak memiliki persyaratan ilmiah dan teoritisasi yang sifatnya berlaku umum.

Oleh karena itu Robert Dahl (1947) menyarankan adanya studi perbandingan administrasi negara (atau studi perbandingan birokrasi) yang mampu melakukan terobosan, terutama dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan yakni masalah kemiskinan dan ketidak adilan sosial, terutama yang terjadi dinegara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Produk dari pemikiran ini, kemudian berkembang dan melahirkan paradigma administrasi pembangunan (development administration paradigm) yang dibentuk oleh Ikatan Sarjana Administrasi Pembangunan Asia di Teheran (1966) yang bergerak dalam bidang penyempurnaan administrasi negara di wilayah timur. Salah satu orientasinya adalah bagaimana administrasi negara mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan, terutama dalam hal pelayanan publik yang dapat dipertanggung jawabkan (responsebelity), memiliki daya tanggap yang kuat (responsivity) dan mampu mewakili kepentingan masyarakat (representativity) berdasar ketentuan hukum dan aturan yang berlaku dengan pancaran hati nurani (akuntabelity) . Oleh sebab itu, pergeseran pemikiran administrasi semacam ini seharusnya tidak hanya membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur, fungsi, finansial dan personalia dari organisasi birokrasi itu saja, tetapi yang lebih penting bagaimana perubahan struktur, fungsi, finansial dan personalia organisasi birokrasi mampu diikuti oleh perubahan kultur organisasi birokrasi dan perilaku manusia-manusia yang terlibat di dalamnya.

Apabila perubahan ini dapat terwujud, maka apa yang diharapkan dalam orientasi efektivitas pelayanan publik, Insyaallah akan dapat tercapai.

B. Adakah Teori Pelayanan Publik?

Jika pelayanan publik sebagai produk dari orientasi pemikiran administrasi pembangunan, dan administrasi pembangunan sebagai orientasi baru dari reformasi administrasi negara; maka muncul pertanyaan, adakah teori khusus yang berkaitan dengan pelayanan publik ?
Gerald Caiden (1986) sebagai seorang pakar administrasi negara pernah menyindir tentang keberadaan teori administrasi negara ini. Menurut Caiden, administrasi negara itu terlalu banyak teori, tetapi tidak terdapat satu teoripun yang dapat diberlakukan secara umum dari administrasi negara.

Hal yang bernada sama pernah disampaikan pula oleh Fred.W Riggs (1964) dan Ferrel Heady (1966) yang mempertanyakan perihal isi dan kecenderungan dari teori administrasi negara yang dianggapnya tidak jelas metodologinya. Dipihak lain, dalam beberapa literatur pelayanan publik lebih dikenal sebagai tatanan konsep daripada tatanan teori (Thoha,1992; Munafe,1966; Djumara,1994; Hardjosoekarso, Kristiadi dan Saragih,1994).

Oleh karena itu istilah pelayanan publik disebut juga dengan istilah pelayanan kepada orang banyak (masyarakat), pelayanan sosial, pelayanan umum dan pelayanan prima. Pernyataan semacam ini sekaligus menambah adanya kerancuan ontologis (apa, mengapa), epistemologis (bagaimana) dan axiologis (untuk apa) dalam memperbincangkan teori yang berkaitan dengan pelayanan publik?
Secara ideal, persyaratan teori administrasi yang menyangkut pelayanan publik antara lain :
1. Harus mampu menyatakan sesuatu yang berarti dan bermakna yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata dalam masyarakat (konteksual)
2. Harus mampu menyajikan suatu perspektif kedepan
3. Harus dapat mendorong lahirnya cara-cara atau metode baru dalam situasi dan kondisi yang berbeda
4. Teori administrasi yang sudah ada harus dapat merupakan dasar untuk mengembangkan teori administrasi lainnya, khususnya pelayanan publik 5 Harus dapat membantu pemakainya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapi 6 Bersifat multi disipliner dan multi dimensional (komprehensif).

Berpedoman dari persyaratan diatas, maka Ferrel Heady (1966) menyarankan adanya :
a. Tindakan modifikasi terhadap teori administrasi negara klasik/ tradisional
b. Perubahan isi dari teori administrasi yang lebih diorientasikan kepada kepentingan pembangunan
c. Melakukan redifinisi secara umum terhadap sistem dan model-model pengembangan
d. Menemukan perumusan baru teori administrasi yang bersifat middle range theory.

Adapun Fred. W Riggs (1964) menyarankan adanya pergeseran pendekatan metodologi penelitian administrasi (khususnya yang berkaitan dengan pengamatan fenomena pelayanan publik) dari :
(1) Pendekatan normatif ke pendekatan empiris
(2) Pendekatan ideografik ke pendekatan nomotetik
(3) Pendekatan struktural ke pendekatan ekologi, dan
(4) Pendekatan behavior ke pendekatan post-behavior (pendekatan analogi).

Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan, maka diharapkan studi administrasi negara:
(a) Mampu menciptakan konsep dan teori-teori baru yang dapat menerobos batas-batas kebudayaan,
(b) Mampu membandingkan ketentuan-ketentuan formal, hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang ada sebagai landasan perumusan keputusan dan kebijaksanaan (pelayanan publik),
(c) Mampu bertindak sesuai dengan kajian fakta dan data dilapangan.
Kesimpulan sementara yang dapat diambil apabila administrasi negara ingin menemukan identitas teori-teori yang berkaitan dengan pelayanan publik, maka perlu adanya kegiatan studi komparatif administrasi negara dalam bidang pelayanan publik dan meningkatkan kegiatan penelitian atau riset lapangan yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan pelayanan publik, proses implementasi pelayanan publik dan evaluasi produk pelayanan publik.

C. Budaya Birokrasi Pelayanan Publik

Ada asumsi menarik yang dipertanyakan, Apakah budaya organisasi birokrasi mempengaruhi proses pelayanan publik, ataukah tradisi pelayanan publik akan mempengaruhi dan menciptakan budaya organisasi birokrasi?

Jika yang pertama muncul maka akan terjadi stagnasi dan kekuatan statusquo dalam organisasi birokrasi; tetapi jika yang kedua muncul maka akan tercipta perubahan dan pengembangan organisasi birokrasi yang dinamis. Budaya organisasi (birokrasi) merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan ( Sondang P.Siagian,1995).

Oleh karena itu budaya organisasi birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasai; menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; menentukan cara-cara kerja yang tepat, dan sebagainya. Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (birokrasi) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi; menciptakan jati diri para anggota organisasi; menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya; membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial; dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Begitu kuatnya pengaruh budaya organisasi (birokrasi) terhadap perilaku para anggota organisasi, maka budaya organisasi (birokrasi) mampu menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan organisasi (birokrasi) lain; mampu membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian anggota organisasi; mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi daripada komitmen yang bersifat kepentingan individu; mampu meningkatkan kemantapan keterikatan sistem sosial; dan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan simbul-simbul kendali perilaku para anggota organisasi. Pelayanan publik sebagai suatu proses kinerja organisasi (birokrasi), keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangatlah kuat. Dengan kata lain, apapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagai perwujudan dari budaya organisasi publik.

Oleh karena itu Dennis A.Rondinelli (1981) pernah mengingatkan bahwa penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik ini (jelasnya, tugas desentralisasi) adalah: Kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit; kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan trampil dalam unit-unit lokal; kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab; adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang; dan kurangnya infrastruktur teknologi dan infra struktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik.

Demikian juga Malcolm Walters (1994) menambahkan bahwa kegagalan daripada pelayanan publik ini disebabkan karena aparat (birokrasi) tidak menyadari adanya perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaya masyarakatnya dari budaya yang bersifat hirarkhis, budaya yang bersifat individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya yang bersifat egaliter. Pelayanan publik yang modelnya birokratis cocok untuk budaya masyarakat hirarkhis; pelayanan publik yang modelnya privatisasi cocok untuk budaya masyarakat individual (yang anti hirarkhis); pelayanan publik yang modelnya kolektif cocok untuk budaya masyarakat fatalis (yang mendukung budaya hirarkhis dan anti budaya individu); sedangkan pelayanan publik yang modelnya memerlukan pelayanan cepat dan terbuka cocok untuk budaya masyarakat egaliter (yang anti budaya hirarkhis, anti budaya individu dan anti budaya fatalis). Masalahnya sekarang, untuk masyarakat Indonesia dewasa ini tergolong dalam kategori budaya masyarakat yang mana ? Ini harus dipahami ! ( Penulis, cenderung mengatakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah memasuki era budaya masyarakat egaliter; oleh karenanya bentuk pelayanan publik yang cocok adalah model pelayanan cepat dan terbuka).

Menurut Grabiel A.Almond (1960) proses perubahan pembudayaan ini harus disebar luaskan atau disosialisasikan secara merata kepada masyarakat, dicarikan rekruitmen tenaga-tenaga kerja (birokrasi) yang profesional, dipahami atau diartikulasikan secara tepat dan benar, ditumbuh kembangkan sebagai kepentingan masyarakat secara umum, dan dikomunikasikan secara dialogis. Hasil dari proses pembudayaan diharapkan mampu menciptakan pengambilan keputusan/ kebijaksanaan yang benar,menciptakan terbentuknya kelompok pelaksana kerja yang efektif, dan terciptanya tim pengawasan yang bertindak jujur dan obyektif.

Pada akhirnya, proses ini berujung pada proses internalisasi kepribadian dan sinergi ekonomi masyarakat sebagai basis utamanya.

D. Efektivitas Pelayanan

Publik Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Dan jika non-pemerintah, maka dapat berbentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Siapapun bentuk institusi pelayanananya, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program-program pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan . Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan publik).

Oleh karena itu, guna menanggulangi kesan buruk birokrasi seperti itu, birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain :
a. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan
b. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat)
c. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni : pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya dan ketepatan waktu.
d. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu (change of agent ) pembangunan
e. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, flrksibel dan responsif.

Dari pandangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam kontek persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (capabelity), memiliki loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency).

E. Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik

Dalam tinjauan manajemen pelayanan publik, ciri struktur birokrasi yang terdesentralisir memiliki beberapa tujuan dan manfaat antara lain :
(1) Mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan
(2) Melakukan efesiensi dan penghematan alokasi penggunaan keuangan
(3) Mengurangi jumlah staf/aparat yang berlebihan terutama pada level atas dan level menengah ( prinsip rasionalisasi)
(4) Mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan Mencermati pandangan ini, maka dalam kontek pelayanan publik dapat digaris bawahi bahwa keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).

Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); Kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Dalam hal ini Irfan Islamy (1999) menyebut beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi yaitu :
(a) Prinsip Aksestabelitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau
secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)
(b) Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut
(c) Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan (e) Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
(f) Prinsip Akuntabelitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomer.81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :
(1) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan
(2) Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan
(3) Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat
(4) Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta
(5) Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan
(6) Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(7) Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat
(8) Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam merespon prinsip-prinsip pelayanan publik yang perlu dipedomani oleh segenap aparat birokrasi peleyanan publik , maka kiranya harus disertai pula oleh sikap dan perilaku yang santun, keramah tamahan dari aparat pelayanan publik baik dalam cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan maupun dalam hal ketapatan waktu pelayanan.

Hal ini dimungkinkan agar layanan tersebut dapat memuaskan orang-orang atau kelompok orang yang dilayani. Ada 4 (empat) kemungkinan yang terjadi dalam mengukur kepuasan dan kualitas pelayanan publik ini, yaitu :
(1) Bisa jadi pihak aparat birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama dapat dengan mudah memahami kualitas pelayanan tersebut (mutual knowledge), (2) Bisa jadi pihak aparat birokrasi yang melayani lebih mudah memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada masyarakat pelanggan yang dilayani (producer knowledge), (3) Bisa jadi masyarakat pelanggan yang dilayani lebih mudah dan lebih memahami dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi pelayanan publik (consumer knowledge), dan
(4) Bisa jadi baik aparat birokrasi pelayanan publik maupun masyarakat yang dilayani sama-sama tidak tahu dan mendapat kesulitan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik (mutual Ignorance). Dalam hal ini teori analisa yang dapat dipergunakan antara lain teori “Impression Management” yaitu bagaimana mengukur tingkat responsif, tingkat responsbelity dan tingkat representatif seseorang atau kelompok orang terhadap fenomena tertentu (Fred Luthans, 1995). Sayangnya, dalam praktek dan tinjauan teoritis untuk menentukan tolok ukur kualitas pelayanan publik tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Suatu misal Richard M.Steers (1985) menyebutkan beberapa faktor yang berkepentingan dalam upaya mengidentifikasi kualitas pelayanan publik antara lain : variabel karakteristik organisasi, variabel karakteristik lingkungan, variabel karakteristik pekerja/aparat, variabel karakteristik kebijaksanaan, dan variabel parkatek-praktek manajemennya. Untuk melengkapi pendapat ini, maka Sofian Effendi (1995) menyebutkan beberapa faktor lagi yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik (di Indonesia) antara lain adanya:
(a) Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah
(b) Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik
(c) Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Untuk solusinya dalam menghadapi tantangan dan kendala-kendala pelayanan publik sebagaimana disebutkan diatas, maka diperlukan adanya langkahlangkah strategis antara lain : Pertama: Merubah tekanan-tekanan sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik otoriter menjadi sistem pemerintahan desentralistik demokratis;
Kedua : Membentuk asosiasi/perserikatan kerja dalam pelayanan publik;
Ketiga : Meningkatkan keterlibatan masyarakat , baik dalam perumusan kebijakan pelayanan publik, proses pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
Keempat : Adanya kesadaran perubahan sikap dan perilaku dari aparat birokrasi pelayanan publik menuju model birokrasi yang lebih humanis (Post weberian);
Kelima : Menyadari adanya pengaruh kuat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang efektivitas kualitas pelayanan publik;
Keenam: Pentingnya faktor aturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja bagi aparat pelayanan publik;
Ketujuh: Pentingnya perhatian terhadap faktor pendapatan dan penghasilan (wages and salary) yang dapat memenuhi kebutuhan minimum bagi aparat pelayanan publik;
Kedelapan: Pentingnya faktor keterampilan dan keahlian petugas pelayanan publik; Kesembilan: Pentingnya faktor sarana phisik pelayanan publik;
Kesepuluh : Adanya saling pengertian dan pemahaman bersama (mutual understanding) antara pihak aparat birokrasi pelayan publik dan masyarakat yang memerlukan pelayanan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pelayanan publik.

F. Kesimpulan

Secara teoritis, perubahan-perubahan komitmen dalam organisasi akan dikuti oleh kegiatan pengembangan organisasi yang langsung maupun tidak langsung merubah pula tradisi-tradisi budaya kerja organisasi yang sudah ada. Keterkaitan semacam ini berhubungan erat dengan perubahan-perubahan struktural, fungsional, finansial, personalia, teknikal maupun perubahan-perubahan dibidang fisikal (tata ruang pelayanan kerja) yang memang diperlukan dalam proses perubahan tersebut. Perubahan dalam organisasi (birokrasi) apapun bentuknya jika tidak dipersiapkan dengan matang justru akan menimbulkan dampak negatif (dis-consequenses) daripada dampak positifnya (Eu-consequenses).

Oleh karena itu bagi administrator publik perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini (sebut saja, perubahan struktur, fungsi, finansial, personalia dan kultur organisasi dalam kasus otonomi daerah) harus diantisipasi dan disiasati sedini mungkin secara cermat dan bijaksana (wait and see) sebelum melakukan tindakan nyata. Sebab bisa jadi perubahan struktur, fungsi, finansial dan personalia tidak diikuti oleh perubahan kulturnya; tetapi bisa jadi juga perubahan struktur, fungsi, finansial dan personalia yang dikuti oleh perubahan kulturnya hanya bersifat sementara dan semu (pseudo) karena mengandung unsur keterpaksaan dan dipaksa oleh tuntutan reformasi massa.

Jika hal ini yang terjadi, maka apa yang dimaksud dengan reformasi administrasi (birokrasi) akan bersifat retorika belaka dan tidak autonomous (murni).

DAFTAR BACAAN :

Almond, Grabiel A, 1960, The Politics of Developing Areas, Princeton University Press. Caiden, Gerald, 1986, Public Administration, dalam MZ.Lawang, Pengantar Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Jakarta.
Effendi, Sofian, 1993, Strategi Administrasi dan Pemerataan Akses pada Pelayanan Publik Indonesia, Laporan Hasil Penelitian, Fisipol UGM, Yogyakarta. ———————, 1995, Kebijaksanaan Pembinaan Organisasi Publik Pada PJP II, Percikan Pemikiran Awal, Makalah Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan III, Yogyakarta.
Hardjosoekarto, Sudarsono, 1994, Beberapa Perspektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Nomor 3/Volume II/September 1994, Universitas Indonesia.
Heady, Ferrel and Sybil l. Stokes (ed), 1962, Papers in Comparative Public Administration, The University of Michigan, Institute of Public Administration, Ann Arbor, Michigan. Islamy,M.Irfan, 1999, Reformasi Pelayanan Publik, Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Globalisasi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek.
Kristiadi,JB, Revitalisasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi, Jurna Ilmu Administrasi dan Organisasi, Nomer 3/Volume II/September 1994, Universitas Indonesia. Luthan, Fred, 1995, Organizational Behavior, Mc.Graw Hill Interntional.
Moenir, H.AS, 1998, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Cetakan III, Bumi Aksara, Jakarta. Osborne.D and T.Gaebler, 1992, Reinventing Government; How The Enterpreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, Rending Mass: Addison-Wesley.
Riggs, Fred.W, 1964,Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society, Houghton Mifflin Company, Boston. Rondinelli. DA. 1981, Government Decentralization in Comparative Perspectivve: Theory and Practice in Developing Countries, International Review of Administrative Science, Volume XLVII, Number 2. Robbins, Stephen.P, 1996, Perilaku Organisasi, Prenhallindo, Jakarta.
Siffin,William J (ed), 1959, Toward Comparative Study of Public Administration, Indiana University Press, Bloomington, Indiana. Siagian, Sondang P, 1995, Teori Pengembangan Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta
Steer, Richard.M, 1985, Efektivitas Organisasi, cetakan II, Erlangga, Jakarta. Thoha, Miftah, 1983, Perilaku Organisasi, Fisipol UGM, Rajawali Press, Jakarta. Waters, Malcolm, 1994, Modern Sociological Theory, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.

Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Salah satu konsep dasar dalam memuaskan pelanggan, minimal mengacu pada :

(1) Keistimewaan yang terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang dapat memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian dapat memberikan kepuasan dalam penggunaan produk itu.
(2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.Acuan dari kualitas seperti dijelaskan diatas menunjukan bahwa kualitas selalu berfokus pada kepentingan/kepuasan pelanggan (Customer Focused Quality), sehingga dengan demikian produk-produk didesain,diproduksi, serta pelayanan diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Oleh karena itu, maka kualitas mengacu pada segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu produk yang dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik serta didiproduksi dengan cara yang baik dan benar.Sejalan dengan hal terdebut diatas, maka untuk memenuhi keinginan masyarakat (pelanggan), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dalam keputusannya Nomor : 81/1995 menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut :
(1) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah difahami dan dilaksdanakan.
(2) Kejelasan dan kepastian, menyangkut :? Prosedur/tata cara pelayanan umum? Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif? Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum? Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya? Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum? Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum? Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat)
(3) Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
(4) Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta
(5) Efisien, meliputi :? Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan? Dicegah adanya pengulangan pemenuihan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
(6) Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :? Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran? Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum? Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(7) Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
(8) Ketepapatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.Kompetensi pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat, selain dapat dilihat dalam keputusan Menpan nomor 81/1993, juga dipertegas dalam instruksi Presiden nomor 1/1995 tentang peningkatan kualitas aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kualitas pelayanan masyarakat dewasa ini tidak dapat diabaikan lagi, bahkan hendaknya sedapat mungkin disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi.Sudarsono Hardjosoekarto dalam Bisnis dan Birokrasi Nomor 3/Vol. IV/September 1994 (p. 16) menyebutkan beberapa kategori dalam mengkaji pelayanan prima. Pertama, kategori berdasar yang meliputi analisa makro dan analisa mikro. Kedua kategori yang berorientasi pada model Mc. Kinsey yang mengkaitkan upaya pelayanan prima dengan 7 (tujuh) unsur S, yakni :? Strategi? Struktur? System? Staff? Skill? Style? Share ValueTuntutan dibuatnya “Standar Pelayanan Prima” didasarkan pada pandangan bahwa :? The customer is always right? If the customer is wrong, see rule number oneMeskipun rumusan diatas seperti sesuatu yang tidak serius, namun mengandung konsekuensi penting yakni adanya adanya tuntutan untuk terus memperhatikan secara serius terhadap kepentingan pelanggan dan pengembangan pelayanan prima tetap terpusat pada manusia disamping jika dikaitkan dengan masalah kepemimpinan sering diungkapkan bahwa “Excellence starts at the top… leadership by example”. Suatu pertanyaan yang muncul dari uraian diatas, yaitu apakah kita cukup banyak pemimpin yang mampu dan mau melayani pelanggan secara prima melebihi apa yang diperlihatkan oleh anak buahnya dalam melayani ?

Ini merupakan suatu tantangan riil yang bukan pada ribuan karyawan, melainkan bagi sedikit pemimpin tingkat tinggi.Prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Sudarsono Hardjosoekarto diatas dapat diperluas lagi sebagaimana yang dikemukakan De Vry (1994) yang mengarahkan elaborasi ini kedalam 7 (tujuh) simple strategi for success yang kemudian dalam perjalanan waktu disebut service model, yang meliputi :a. Self-esteemb. Exceed expecctationc. Recoverd. Visione. Improvef. Careg. EmpowerKepuasan pelanggan (masyarakat) dapat dicapai apabila aparatur pemerintah yang terlibat langsung dalam pelayanan, dapat mengerti dan menghayati serta berkeinginan untuk melaksanakan pelayanan prima. Untuk dapat melaksanakan pelayanan prima, unsur aparatur seyogiyanya mengerti dan memahami apakah kepemimpinan pelayan itu?, dan siapakan pemimpin pelayan ?.

Kepemimpinan pelayan membahas realitas kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi legitimasi, kekangan etika dan hasil yang menguntungkan yang dapat dicapai melalui penggunaan kekuasaan yang semestinya. Larry Spears dalam karyanya Greenleaf mengidentifikasi sepuluh ciri khas pemimpin pelayan, yakni :
(1) Mendengarkan
(2) Empati
(3) Menyembuhkan
(4) Kesadaran
(5) Bujukan atau persuasif
(6) Konseptualisasi
(7) Kemampuan meramalkan
(8) Kemampuan melayani
(9) Komitmen terhadap pertumbuhan manusia
(10) Membangun Masyarakat

Kepemimpinan pelayan seperti yang dikemukakan diatas dapat bermakna terhadap masyarakat pelanggannya apabila aparatur pelayan (pemerintah) sungguh-sungguh memperhatikan beberapa dimensi atau atribut perbaikan kualitas jasa termasuk kualitas pelayanan, yang terdiri:
a. Ketepatan waktu pelayanan
b. Akurasi pelayanan
c. Kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan
d. Tanggung jawab
e. Kelengkapan
f. Kemudahan mendapatkan pelayanan
g. Variasi model pelayanan
h. Pelayanan pribadi
i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
j. Atribut pendukung pelayanan lainnya

Masyarakat (pelanggan) dapat terpuaskan dari pelayanan aparatur (pemerintah) hanya berorientasi pada kepuasan total pelanggan. Pelanggan membutuhkan komitmen dan tindakan nyata dal;am memberikan pelayanan prima. Adapun kriteria yang mencirikan pelayanan sekaligus membedakannya dari barang adalah :
• Pelayanan merupakan output tak berbentuk
• Pelayanan merupakan output variabel, tidak standar
• Pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventori, tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi
• Terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui proses pelayanan
• Pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan
• Keterampilan personil diserahkan atau diberikan secara langsung kepada pelanggan
• Pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal
• Membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang memberikan pelayanan
• Perusahaan pada umumnya bersifat padat karya
• Fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan
• Pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subyektif
• Pengendalian kualitas terutama dibatasi pada pengendalian proses
• Option penetapan harga adalah lebih rumitPeningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam menghadapi era globalisasi sangat memerlukan sebuah strategi, mulai dari strategi perancangan pelayanan prima dalam manajemen kualitas modern hingga kepada implementasi dari rancangan terhadap kualitas pelayanan.

Untuk itu, Gaspersz, 1997 merumuskan strategi pelayanan dengan manajemen jasa modern yang kemudian dikenal dengan strategi 7 (tujuh) P, yakni :
1. Product
2. Price
3. Place
4. Promotion
5. Phisical evidence
6. Proses desain
7. Participants

PENUTUP

Agar pelayanan aparatur pemerintah dapat lebih memuaskan masyarakat, selain dituntut memahami strategi 7 (tujuh) P, kriteria yang mencirikan yang pelayanan, ciri khas dari pemimpin pelayan, model 7 (tujuh) S dari Mc Kinsey, juga semua aparatur pelayan dituntut untuk memahami visi, misi dan standar pelayanan prima. Kiranya kepedulian kita terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat dapat meningkat.

STUDY OBJECTIVE

STUDY OBJECTIVE

Indonesia as a developing country, needs more experiences and also knowledge from other countries. Therefore it is important for Indonesians to establish networks for improving human resources with other countries, especially developed ones. They have more advanced strategies, experiences. and also literatures on women’s studies

I am interested in studying women’s studies, especially from a social psychology perspective. I have a background in this field from my graduate degree in the department of social psychology at Gadjah Mada University and from my experiences when I have been in the Center for Women’s Studies for three years in my university. My several years work at this Center, one of the leading women organizations especially in gender issues and Islam, gave me valuable experience in applying my knowledge in the real world, in addition to the new knowledge that I acquired while doing research. However, in order to improve my knowledge of the field and develop my capacity, I feel that I have to continue my formal study to the another level more deeply. By doing so, I believe that I will be able to better understand the social phenomena around me, and therefore I will be able to come out with better analysis and policy recommendation.

Study in women’s studies from a social psychology perspective is particularly important for Indonesia at the present time. There is a social contraction that leads to the gender bias. Most gender bias has negative effects for women, not only from traditional thought but it also happens in modern thought. In the State Institute of Islamic Studies (IAIN) Context, women’s studies is very important in three aspects; first is in the Academic area. To strengthen the women’s studies program at IAIN, it is very important to improve the quality of human resources. In this regard, women’s studies offered by Fulbright scholarship would assist to achieve this goal. IAIN as a learning center in Indonesia has a significant role to become an agent of change in Indonesian society, for the majority of Indonesian population is Muslim .Secondly is in Research activity. It is very important to acquire a better understanding of research methodology in the area of women’s studies. Although in IAIN there is a lot of research of this kind but the quality is still limited. The last area is Social Service. It is the duty of Institute to empower society through direct service activities. To do this, the institute has worked hand in hand with other institutions.

My involvement in several social and academic activities such as giving guidance and consoling in the community and conducting some research, has given me an understanding that a new approach in development process is urgently needed in Indonesia. This approach should recognize the potensial and dynamics of the society, and even invite the participation of the leaders and also the women themselves in the development strategy. The research of The attitude of Islamic leaders toward gender issues in Yogyakarta that I was deeply involved with have shown that there is still gender bias among Islamic leaders. So far the general perception of the society indicates that the modern leaders are not gender biased. But in my research, I found that there were no significant differences of attitude between traditional and modern leaders toward gender issue. Therefore a new strategy to increase gender sensitivity among Islamic leader in Indonesia is very necessary.

In summary, for me pursuing a Master degree in a US university in this field is a way to improve my knowledge and capability. The quality of education in the US, with its experienced lecturers, excellent libraries, and abundant literature, undoubtedly, will give the opportunity to explore my field of interest that otherwise I am not able to do. Furthermore, it will also give me an additional advantage that is to build an international network with planners and researchers in developmental issues.

Upon my return to Indonesia, I will continue my contribution in the developmental process through my institution by developing it to be a special strategy. Our expertise to do research of the micro level, complete with my knowledge in macro context and theory, will support me to come out with comprehensive analysis of problems and help solve the gender bias among Islamic leaders. This is something that I have always wanted to do, to contribute my knowledge and my effort for the people in need.


PERSONAL STATEMENT
After having graduated from senior high school in 1998, I enrolled in the English Department of the State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia because I was inspired by my experiences when I have to speech in English-as a foreign Language in my country. I have made speech in front of the audience since I was in Senior High School.
During my 5 years of study in the Department, I found that campus life was not only meant for the purpose of study Islamic and English language,so I joined the social and religion organization.
Graduated from English department does not make me satisfy with it. So,after graduated from my under graduate, I take post graduate in the University of Muhammmadiyah Prof. Dr. Hamka in Jakarta, English Department.

Analisis kasus US investigators poised to bring more insider trading cases (Peneliti AS siap untuk membawa lebih banyak kasus “perdagangan orang dalam

Analisis kasus
US investigators poised to bring more insider trading cases
(Peneliti AS siap untuk membawa lebih banyak kasus “perdagangan orang dalam”)

A. Pendahuluan
Menelaah isi tulisan yang diambil dari sebuah majalah ”Jakarta Post” yang topiknya ” Penyelidik Amerika memperseimbangkan untuk membawa lebih banyak orang dalam kasus perdagangan”, maka dapat disimpulkan bahwa outline dari isi tulisan itu adalah deskrepsi tentang pencurian informasi untuk kemudian menjual informasi tesebut. Dalam relevansinya dengan landasan dan kajian teori, intisari tulisan itu bertitik berat pada penjualan informasi yang istilah teorinya ”Informasi Penjualan”. Dengan demikian, lantas bagaimana konsep informasi penjualan?. Informasi Penjualan merupakan prase yang terdiri dari dua kata yaitu kata informasi dan penjualan. Arti secara harfiah, informasi bermakna pemberitahuan. Secara terminologis, informasi adalah kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi juga berarti kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, (Andri Kristanto, 2007 : 7). Informasi adalah rangkaian data yang mempunyai sifat sementara, tergantung dengan waktu, mampu memberi kejutan atau surprise pada yang menerimanya. Informasi dapat juga dikatakan sebagai data yang telah diproses, yang mempunyai nilai tentang tindakan atau keputusan, (Memahami Sistem Informasi, Witarto, 2004:9). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan informasi adalah data yang telah diproses kemudian diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, digunakan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hal ini, berbicara tentang informasi maka tidak terlepas dengan system informasi.
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan. ( Analisis dan Disain Sistem Informasi, Jogiyanto, 2005 :11 ).
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu alat yang membantu dalam menyediakan informasi bagi penerimanya dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan bagi manajemen didalam operasi perusahaan sehari-hari dan informasi yang layak untuk pihak luar perusahaan. Perusahaan atau suatu organisasi selain kebutuhan akan informasi dan systemnya, juga basis data dan perancangan system informasi diperlukan.
Basis data (database) adalah kumpulan dari data, yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. (Andri kristanto 2007 : 73). Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan ( redudansi ) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan, (Basis Data, Fathansyah, 2002 : 2). Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya, ( Analisis dan Disain Sistem Informasi, Jogiyanto, 2005:13). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan dapat digambarkan sebagai aktivitas satu atau lebih organisasi yang berelasi.
Perancangan merupakan kegiatan untuk membentuk membuat sketsa struktur kegiatan atau pekerjaan dari suatu analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diterapkan dalam suatu bentuk nyata, (Jogiyanto, 2001, p62). Pengertian perancangan sistem informasi yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya menjelaskan perancangan sistem informasi dapat diuraikan sebagai berikut : Perancangan sistem informasi adalah suatu fase yang diawali dengan evaluasi atas alternatif rancangan sistem yang diikuti dengan penyiapan spesifikasi rancangan yang berorientasi kepada pemakai tertentu dan diakhiri dengan pengajuan rancangan pada manajemen puncak, (Mulyadi, 1997).
Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan sistem informasi merupakan proses menyusun sistem baru atau mengubah sistem lama berdasarkan evaluasi terhadap sistem yang lama yang terlebih dahulu diajukan kepada pemakai atau manajemen puncak untuk diperhitungkan. Istilah penjualan mempunyai pengertian dalam arti mikro dan pengertian dalam arti makro. Pengertian penjualan dalam arti mikro yaitu penyelenggaraan kegiatan yang berusaha mencapai tujuan organisasi, dengan cara memperkirakan kebutuhan langganan dan mengarahkan suatu arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dari produsen ke konsumen, sedangkan dalam arti makro penjualan merupakan proses sosial yang mengarahkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari suatu perekonomian dari produsen ke konsumen, dengan cara yang seefektif menyesuaikan penawaran dan permintaan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat.
Penjualan merupakan kegiatan manusia yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan langganan, melalui proses pertukaran dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Konsep penjualan merupakan sebuah filsafat bisnis yang mengatakan bahwa kepuasan pelanggan / konsumen adalah dasar kebenaran social dan ekonomi kehidupan sebuah perusahaan Adanya konsep tersebut, membuat setiap perusahaan berupaya dan berusaha untuk memfokuskan segala kegiatannya untuk mengetahui keinginan konsumen dan kemudian memuaskan keinginan-keinginan tersebut, yang tujuan akhir perusahaan untuk memperoleh laba.
Maka manajemen penjualan mempunyai tugas untuk mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen mengenai suatu produk. Jadi dipastikan tujuan penjualan pada umumnya yaitu ingin melayani konsumen dengan cara yang terbaik sampai keinginan konsumen mengenai produk tersebut menjadi terpuaskan. Dimana aktivitas penjualan itu sendiri merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang berorientasi kepada pencapaian laba dengan melakukan serangkaian kegiatan berupa :
1. Riset Pasar
Riset pasar mengusahakan agar memperoleh apa yang diinginkan oleh public dan seberapa jauh mereka mau membayar untuk itu.

2. Pengembangan Produk
Menghubungkan antara pasar dan tehnik yaitu menerjemahkan keinginan konsumen terhadap spesifikasi produk.

3. Penentuan Harga
Bertugas menentukan harga yang sesuai dan kompetitif terhadap tiap produk yang dibuat perusahaan.

4. Promosi
Salah satu aktivitas penjualan yang paling penting yaitu upaya untuk membuat masyarakat sadar dan mengetahui akan produk melalui advertensi dan kegiatan lainnya.

5. Manajemen Penjualan
Kegiatan mengenai administrasi personel penjual seperti penerimaan bukti transaksi penjualan, pembelian, hutang, piutang dan lain sebagainya.

Disamping itu aktivitas-aktivitas diatas tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan saluran informasi yang baik. Adanya informasi yang dikumpulkan sangat membantu para manajer dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan khususnya bagi manajer, sehingga memerrlukan suatu system
Menurut Kolter (1999 : 100) sistem informasi penjualan merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan orang, peralatan dan prosedur yang memadukan antara pekerjaan mesin (komputer) dan manusia yang menyajikan keakuratan informasi bagi para pemakai dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah didalam perusahaan.
Sistem informasi penjualan merupakan salah satu dari system informasi yang terpenting pada perusahaan umumnya. Sistem Informasi penjualan ini bertujuan untuk membantu manajer dalam berbagai hal seperti :
1. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
2. Manajemen dapat menerima laporan lebih sering dan terperinci.
3. Manajemen dapat memonitor prestasi produk, pasar, karyawan, penjualan dan berbagai unit pemasaran lainnya.
Sistem informasi penjualan ini sangat berperan dalam setiap perusahaan, agar aktivitas penjualan yang dilakukan dapat cepat serta akurat diselesaikan dan informasi yang tersaji dapat tepat waktu pada saat dibutuhkan
Aspek informasi sebagai komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi begitu dominan di dalam komunitas masyarakat informasi (MI). Definisi relevan diberikan oleh Yumedi Nasuda, bahwa MI adalah jenis masyarakat baru dimana kepemilikan informasi dan bukannya kekayaan materi merupakan tenaga pendorong dibalik transformasi dan pengembangannya, dimana kreatifitas intelektual manusia tumbuh subur.
Kedatangan masyarakat informasi tidak merambat melalui suatu proses yang menyebabkan informasi diterima dan diakui sebagai faktor produksi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Artinya orang bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang tepat guna, tepat waktu dan tepat ruang. Mendapatkan informasi yang sifatnya seperti itu dengan biaya yang masuk akal dan terjangkau oleh para pelaku ekonomi.
Hadirnya masyarakat informasi yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga antara lain ditandai dengan pemanfaatan Internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan ”informasi” sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.
Untuk merespon perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pioner dalam pemanfaatan Internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa (from a manufacturing-based economy to a service-based economy). Peruhahan ini ditandai dengan berkurangnya peranan traditional law materials dan semakin meningkatnya peranan the raw material of a service-based economy yakni informasi dalam perekonomian Amerika.
Permasalahan mulai bermunculan seiring dengan perubahan paradigma informasi sebagai pilar perekonomian Amerika, antara lain kasus insider trading. Kasus “perdagangan orang dalam” melibatkan beberapa professional keuangan, pengusaha, miliarder dan perusahaan-perusahaan besar di AS, merupakan dampak dari MI dimana pelaku kejahatan tersebut adalah orang dalam yang mempunyai jabatan/ posisi strategis untuk dapat mengakses informasi/ rahasia perusahaan untuk dijual dengan harga tinggi kepada peminatnya.

B. Pembahasan
1. Batasan Masyarakat Informasi
Dalam konferensi tingkat dunia mengenai World Summit International Society (WSIS) di Geneva (Switzerland) dari 10 - 12 Desember 2003. dan di Tunis (Tunisia) dari 16-18 November 2005. Diputuskan batasan Masyarakat Informasi antara lain dari sisi jaringan adalah 1). Terdapat sambungan telpon untuk setiap 100 penduduk, 2). Terdapat pelanggan seluler untuk setiap 100 penduduk, 3). Terdapat sambungan internet Internasional (kb/s setiap penduduk). Sisi pengguna 1). Terdapat pemakaian internet setiap 100 penduduk, 2). Pemanfaatan saluran TV pada setiap rumah tangga, 3). Pengguna komputer setiap 100 penduduk.
2. Apa itu insider trading (perdagangan orang dalam)?
Menurut M.Irsan Nasarudin dan Indera Surya (2004), Insider Trading merupakan bentuk perdagangan orang dalam. Bentuk ini secara teknis terdiri dari : pertama pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position dan kedua yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) atau dikenal dengan Tippees. Batasan senada juga disampaikan Herwan Parwiyanto (2009), Insider Trading adalah transaksi saham berdasarkan bocoran informasi rahasia dari pihak-pihak yang terkait dengan emiten, konsultan perusahaan, atau regulator (insider information). Transaksi seperti ini biasanya melibatkan orang-orang yang menurut aturan tidak boleh melakukan transaksi (contoh direksi perusahaan yang memperdagangkan saham perusahaan sendiri).

Ada dua istilah penting dalam rumusan ini, yakni "orang dalam" dan "informasi orang dalam". Yang termasuk kategori orang dalam misalnya: komisaris, direktur, pegawai perusahaan, dan pemegang saham utama perusahaan. Selain itu, orang di luar perusahaan bisa profesional atau pegawai perusahan lain yang jadi konsultan, kontraktor, pemasok juga merupakan orang dalam.

Adapun informasi orang dalam adalah informasi material tentang perusahaan yang belum diumumkan kepada publik. Bisa disimpulkan bahwa transaksi orang dalam atau insider trading adalah transaksi saham yang didasari informasi penting tentang perusahaan yang masih rahasia. Transaksi itu bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan maupun pihak luar.

Kasus-kasus insider trading tidak hanya terjadi di Amerika, di Indonesia khususnya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan informasi seperti pasar saham, juga sering diterpa permasalahan tersebut. Contoh konkrit adalah kasus beberapa waktu lalu muncul satu kasus yang membuat harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tiba-tiba anjlok. Sebelumnya, harga saham berkode PGAS ini duduk manis di harga Rp 9.650 per saham. Namun, dalam sehari, harga saham PGAS bisa melorot tajam sebesar 23,32% sehingga menjadi Rp 7.400 per saham. Banyak para pelaku pasar modal mengatakan bahwa anjloknya saham PGAS disebabkan oleh adanya praktik insider trading. Kasus PGAS, banyak pengamat menduga ada pihak-pihak yang menjual saham PGAS karena memperoleh informasi negatif yang material dari orang dalam PGAS. Informasi ini tak lain adalah penundaan penyelesaian proyek pipanisasi jalur Sumatra Selatan-Jawa Barat (SSWJ). Manajemen PGAS baru mengumumkan penundaan itu setelah sahamnya anjlok.

Kasus lain permasalahan saham perusahaan pertambangan Kanada Bre-X Minerals Ltd pada tahun 1997: Manager Eksplorasi Bre-X Michael de Gusman melaporkan bahwa Bre-X menemukan cadangan emas dalam jumlah 712 juta ounce dengan nilai 20 miliar dollar AS di Bursa – Kalimantan. Laporan itu mengakibatkan saham Bre-X di Bursa Efek Toronto mengalami kenaikan cukup tajam dari 10 dollar Kanada menjadi 28,65 dollar Kanada. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa laporan Michael de Gusman ternyata tidak benar. Hal tersebut menyebabkan saham Bre-X turun secara tajam menjadi 5,50 dollar Kanada. Perbuatan Michael de Gusman tersebut mengakibatkan investor membeli saham-saham Bre-X pada harga tinggi mengalami kerugian, karena harga saham tersebut jatuh ke tingkat harga sangat rendah.

3. Kekuatan Informasi dalam Masyarakat Informasi

Dengan melihat pada permasalahan di atas betapa informasi mempunyai kekuatan untuk menghancurkan pilar-pilar ekonomi baik skala mikro maupun makro di dalam masyarakat informasi. The power of information (kekuatan informasi) juga sering disimpangkan untuk tujuan manipulasi pasar. Adapun pola-pola kegiatan manipulasi pasar tersebut antara lain:
a) False information yaitu dengan menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang di-maksud di Bursa Efek. ( menyebarkan rumor bahwa emiten A akan dilikui-dasi, pasar merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam di Bursa).
b) Misinformation dengan cara menyebarkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah).

4. Payung Hukum (Cyberlaw) dan Insider Trading

Masyarakat informasi dunia berkembang sangat cepat, dan Indonesia sebagai salah satu entitas bangsa yang ada di dunia, pada proses globalisasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi tersebut.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan penduduk dan kebutuhan masyarakat, tindak pidana insider trading juga meningkat pesat. Tindak pidana insider trading mempunyai karakteristik yang khas. Karakteristik itu pertama barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi. Kedua pelaku tidak mengandalkan kemampuan fisik, akan tetapi kemampuan membaca situasi pasar serta memanfaatkan secara maksimal. Dampak tindak pidana berakibat fatal dan meluas. Pelanggaran yang signifikan dari jumlah dan kualitas akan meruntuhkan kredibilitas perekonomian dunia. Untuk mengantisipasi masalah ini perlu dilengkapi perangkat hukum, fasilitas, infrastruktur dan SDM yang seimbang dengan kegiatan perekonomian. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang juga memperhatikan perkembangan global yang sedang terjadi, sehingga Indonesia dapat mengambil manfaat dan peran yang signifikan di dalamnya.
Perlindungan Hukum (cyberlaw) yang dibutuhkan bagi pemanfaatan Teknologi Informasi harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak di berbagai bidang. Dengan demikian, cyberlaw akan berupa sebuat kumpulan (series) dari berbagai produk-produk hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (seperti UU Perlindungan Konsumen, HAKI, UU Transaksi Elektronik dan sebagainya).

5. Penerapan cyberlaw di Beberapa Negara

Contoh penerapan cyberlaw di beberapa negara di dunia adalah sebagai berikut:
a) SINGAPURA: Electronic Transaction Act; IPR Act; Computer Misuse Act; Broadcasting Authority Act; Public Entertainment Act; Banking Act; Internet Code of Practice; Evidence Act (Amendment); Unfair Contract Terms Act.
b) HONGKONG: Electronic Transaction Ordinance; Anti-Spam Code of Practices; Code of Practices on the Identity Card Number and Other Personal Identifiers; Computer information systems internet secrecy administrative regulations; Personal data (privacy) ordinance; Control of obscene and indecent article ordinance.
c) MALAYSIA: Digital Signature Act ; Computer Crimes Act ; Communications and Multimedia Act; Telemedicine Act ; Copyright Amendment Act; Personal Data Protection Legislation (Proposed); Internal security Act (ISA); Films censorship Act .
d) PHILIPPINA: Electronic Commerce Act; Cyber Promotion Act; Anti-Wiretapping Act.
e) AUSTRALIA: Digital Transaction Act ; Privacy Act ; Crimes Act ; Broadcasting Services Amendment (online services) Act.
f) USA: Electronic Signatures in Global and National Commerce Act; Uniform Electronic Transaction Act; Uniform Computer Information Transaction Act; Government Paperwork Elimination Act; Electronic Communication Privacy Act; Privacy Protection Act; Fair Credit Reporting Act; Right to Financial Privacy Act; Computer Fraud and Abuse Act; Anti-cyber squatting consumer protection Act; Child online protection Act; Children’s online privacy protection Act; Economic espionage Act;“No Electronic Theft” Act.
g) UK: Computer Misuse Act; Defamation Act; Unfair contract terms Act; IPR (Trademarks, Copyright, Design and Patents Act)
h) SOUTH KOREA: Act on the protection of personal information managed by public agencies; Communications privacy act; Electronic commerce basic law; Electronic communications business law; Law on computer network expansion and use promotion; Law on trade administration automation; Law on use and protection of credit card; Telecommunication security protection act; National security law.

6. Payung Hukum di Indonesia
Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), ada aturan tentang perdagangan orang dalam atau insider trading dalam pasal 95 sampai 99 dan pasal 104. Aturan ini melarang orang dalam perusahaan publik yang memilik informasi orang dalam untuk membeli atau menjual saham perusahaan itu atau perusahaan lain yang bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Orang dalam itu juga dilarang mempengaruhi pihak lain untuk menjual atau membeli saham tersebut. Orang dalam dilarang membocorkan informasi kepada pihak lain yang bisa menggunakannya untuk jual-beli saham tersebut.
UU Pasar Modal memberi sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang melakukan insider trading. Hukumannya bisa berupa penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 15 miliar. Namun, hingga kini kasus insider trading yang muncul di bursa saham kita lebih sering menguap daripada bisa tuntas. Dan sampai sekarang, di Indonesia belum ada pihak-pihak yang dipenjara karena telah melakukan transaksi haram insider trading ini.


C. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kasus insider trading di pasar modal Indonesia kurang tegas karena proses peradilan tindak pidana pasar modal memakan waktu dan biaya yang besar dan juga pembuktian yang rumit. Untuk itu perlu diadakan pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang tegas, serta alternatif-alternatif lain dalam penegakan hukum tersebut demi Pasar Modal Indonesia yang sehat dan dapat membawa arus positif dalam perekonomian nasional Indonesia.
2. Kasus insider trading tidak hanya melanggar aspek hukum, tapi juga aspek etika bisnis.
3. Insider trading bersalah dalam membocorkan informasi perusahaan kepada orang luar sebelum informasi itu mencapai full disclosure atau dibuka di lantai saham.
4. Empat aspek penting dalam menentukan etis tidaknya suatu tindakan antara lain kegunaan, hak, keadilan, dan kepedulian tidak diindahkan dalam kasus insider trading ini.

D. Daftar Pustaka

Cyberlaw Sebagai Sarana Sangat Penting Bagi Pengembangan Sistem Informasi Nasional Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi, Sisfonas, Paper Bphn Jdi, 7 September 2004
Departemen Perhubungan Dan Telekomunikasi Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 72 Tahun 1999, Tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia
Kajian E-Government Dan Aplikasinya Di Indonesia Oleh Suwardi, Dalam Http://Www.Pussisfogan.Lapan.Go.Id/Buku/(18)Kajian%20e-Govok2-18.Doc., Akses Minggu 01 Nov 2009, Pk. 13.34 Wib
Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
Http://Herwanparwiyanto.Staff.Uns.Ac.Id/Files/2009/02/Active-Marketherwanp.Doc., diakses Kamis 29 Oktober 2009, Pukul 15.30 Wib.
Http://D.Yimg.Com/Kq/Groups/12271319/657742767/Investasi+Untuk+Pemula.Doc.,
diakses Kamis 29 Oktober 2009, Pukul 15.47 Wib.
Http://H1.Ripway.Com/Andryzal/Kelompok%205.Doc. Diakses Kamis 29 Oktober 2009, Pukul 16.03 Wib.
http://pengertiansisteminformasi.bogspot.com/, diakses Kamis 29 Oktober 2009
M. Irsan Nasarudin Dan Indera Surya. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
Pasar Modal Dan Bank Sasaran Dan Sarana Pencucian Uang Oleh Malkian Elvani
Urgensl Cyber Law Bagi Indonesia, Dalam http://Blog.Poltek-Malang .Ac.Id/Media/3/20090528- 10.%20urgensl%20cyber%20law %20bagi %20 Indonesia.Doc., diakses Minggu 01 Nov 2009, Pk. 13.45 Wib.

Analisis Kasus Kediri Bans Cell Phones at School (Kediri Larangan Hand Phone di Sekolah)

Analisis Kasus

Kediri Bans Cell Phones at School

(Kediri Larangan Hand Phone di Sekolah)

”Hari gini gak punya HP? Aduh kasihan deh, lu.” Itu ungkapan yang sangat populer di kalangan remaja, terutama pelajar. Salah satu assesori yang paling penting bagi mereka agar digolongkan kelompok yang gaul. Namun, sayang sampai sejauh ini belum menemukan penelitian tentang efektifitas telepon genggam bagi siswa.
Tidak bisa disangkal dengan penemuan teknologi canggih itu orang menjadi semakin leluasa berkomunikasi. Tak terkecuali para siswa di sekolah, terutama SMA dipastikan telah sangat akrab dengannya. Para guru sudah mafhum bahwa benda itu kini bukan lagi barang mewah seperti saat pertama kali muncul. Bahkan sering dijumpai siswa dengan latar belakang ekonomi yang pas-pasan pun memiliki barang itu. Meski tentu untuk mendapatkannya mereka memaksa orang tua dengan berbagai dalih.

Banyaknya penyalahgunaan telepon selular atau HP oleh pelajar di Kediri, memaksa Dinas Pendidikan Kota Kediri mengeluarkan Surat Keputusan pelarangan penggunaan HP bagi pelajar. Kebijakan Pemkot Kediri ini diikuti Pemerintah Kabupaten Kediri. Setelah beberapa waktu melalui perbincangan dan perencanaan, maka pada hari jumat 16 Oktober 2009, Pemerintah Kota Kediri akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 421/3209/419.42/2009 mengenai pelarangan penggunaan handphone bagi siswa Sekolah Dasar, SMP, SMA / SMK negeri maupun swasta di lingkungan sekolah. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus peredaran video porno di kalangan pelajar

A. Definisi Handphone

Telepon genggam atau Handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line sehingga konvesional namun dapat dibawa keman-mana (portable) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel, wireless).

Generasi pertama system selular Analog yaitu AMPS (Advance Mobile Phone Service). Versi dari AMPS dikenal sebagai Narrowband Advance Mobile Phone Service (NAMPS) yang menggabungkan teknologi digital, sehingga system ini dapat digunakan untuk membawa tiga kali lebih besar kapasitas pada setiap panggilan versinya. Pada tahun 1981 muncul NMT (Nordic Mobile Telephone System). Pada tahun 1982 muncullah GSM (Global System For Mobile Communination).

Pada tahun 1990 jaringan Amerika Utara bergabung membentuk standarisasi IS-54B dimana standarisasi ini adalah yang pertama kali menggunakan dual mode seluler berdasarkan teknik penyebaran spectrum untuk meningkatkan kapasitas yang disebut IS-95. Dengan menggunakan protocol AMPS sebagai defaultnya, akan tetapi mempunyai cara kerja SEC. Normal yang berbeda dengan analaog selular serta lebih canggih dibanding IS-54.

Pada awalnya disebutkan bahwa yang menggunakan teknologi sistem Code Division Multiple Access (CDMA) secara digital akan meningkatkan kapasitas hingga 10 sampai 20 kali pada sistem selularnya. Meskipun konsep tersebut mengedankan hal inilah yang menjadikan sistem berdasarkan CDMA menjadi metode transmisi pilihan pada pemasangan-pemasangan baru di atas sistem CDMA. Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu GSM dan CDMA tetapi sekarang ada era generasi baru Handphone yaitu era generasi ke-3 (3G). Dimana generasi ini telah merambah ke layanan internet secara wireless.

B. Perkembangan Handphone Dari Masa Ke Masa

Handphone saat ini memang bukan barang yang mewah dan aneh bagi masyarakat Indonesia. Industri handphone, bergerak sangat cepat, setara dengan melesatnya kecepatan suaranya. Kini semakin banyak teknologi pendukung yang terintegrasi dengan produk handphone, seperti radio FM, kamera digital dan pemutar MP3. Belum lagi ukuran handphone yang berlomba untuk makin kecil dan menarik.

Pilihan operator dan jangkauan operator pun menjadi yang semakin banyak dipasaran, turut memanjakan konsumen. Handphone kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Namun juga sebagai gaya hidup, penampilan, tren dan prestise. Kini dunia handphone adalah dunia untuk berkomunikasi, berbagi, mencipta dan menghibur baik dengan suara, tulisan, gambar, musik maupun video.

Teknologi handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telefon bergerak mengingatnya sebagai hari lahirnya handphone. Saat itu untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telefon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper, General Manajer Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telefon tetap (fixed phone). Handphone Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telefon bergerak.

Tepatnya pada tahun 1983, ketika Motorola memperkenalkan DynaTAC 8000X. Inilah handphone pertama yang mendapat izin dari Federal Communications Commission) FCC dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di AS yang mengatur semua regulasi menyangkut penyiaran (broadcasting) dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983. Beratnya sekira 16 ons atau 1/5 kg. Dijual dengan harga 3.500 Dolar AS atau sekira Rp 30-an juta.

C. Alasan Memiliki Handphone

Ada berbagai alasan siswa membawa telepon genggam (HP) ke sekolah, antara lain adalah untuk :

1. Melakukan komunikasi dengan orang tua.

Peran ini memang vital terutama bagi siswa yang relatif jauh rumahnya dari sekolah dan ada kendala transportasi. Untuk itu peranan HP sangat penting sekali untuk memastikan kapan dan kapan jemputan diperlukan.

2. Mengikuti trend dan bahasa gaul.

Kebutuhan komunikasi tidak terlalu penting sebenarnya. Justru mereka tidak tahu untuk apa HP kecuali untuk mengekor teman-temannya. Penganut madzhab ini biasanya menggunakan HP untuk ber-sms-ria sesama kawannya. Dan dengan memiliki piranti ini mereka merasa derajatnya naik. Jadi ada bahasa simbol bagi kelompok ini. HP menjadi simbol pergaulan siswa.

3. Mencari informasi iptek lewat internet

Hal ini dimungkinkan dengan penemuan seri HP canggih generasi 3G yang memberikan kesempatan penggunanya untuk browsing internet lewat HP. Namun alasan ke tiga ini sangat sedikit yang mengikuti karena selain membutuhkan piranti yang harganya mahal, biaya pemakaiannya pun tidak murah.

Dari pengamatan sebagai guru misalkan, ternyata alasan kedua yang paling banyak pengikutnya. Mereka memiki HP tidak dengan tujuan yang jelas kecuali untuk iseng dan mengejar gengsi. Tidak peduli dengan kondisi orang tua, mereka merasa belum afdhol kalau belum memiliki HP. Karena tujuannya kurang jelas dengan penggunaan alat itu maka dapat ditebak apa yang akan terjadi dengan pola komunikasinya. Mereka lebih banyak menghabiskan pulsa untuk hal yang tidak jelas pula, entah hanya sekedar ber-sms atau bertukar lagu dan atau gambar.

D. Dampak Handphone Bagi Siswa

Dampak dari pemakaian HP dengan maksud tak jelas itu sangat merugikan bagi siswa maupun orang tuanya, juga bagi guru sangat merugikan dalam kegiatan belajar mengajar. Meskipun penulis tidak menafikan dengan banyaknya manfaat yang bisa diperoleh oleh siswa dengan adanya HP seperti sudah dibahas di atas. Namun nampaknya keuntungan itu tidak sepadan dengan kerugian bagi pengguna dengan alasan-alasan tersebut. Paling tidak ada beberapa kerugian yang didapat :

1. Menurunnya konsentrasi belajar

Perhatikan saja siswa yang banyak menggunakan HP dengan tujuan yang tidak jelas. Mereka akan lebih suka membicarakan isi SMS atau tipe HP yang tengah ngetrend daripada memperbincangkan pelajaran. Lebih parah lagi bagi sekolah yang kurang ketat dalam pengawasan penggunaan HP pada siswanya. Bisa-bisa saat pelajaran berlangsung para siswanya akan mencuri-curi waktu untuk melakukan SMS dengan temannya.

2. Menambah pengeluaran ekstra alias boros

Dengan kondisi perekonomian orang tua yang serba minim, namun karena anaknya memaksa untuk bisa memiliki HP maka mereka harus mengeluarkan anggaran ekstra. Bila sebelumnya orang tua cukup memberi uang jajan dan transport setelah memiliki HP harus menambah uang beli pulsa. Dan karena sebagian besar siswa belum memiliki skala prioritas dalam pembelajaran, maka sebagaian siswa menghabiskan uang mereka untuk membeli pulsa. Mereka rela tidak jajan asal bisa ber-sms-ria dengan temannya. Bahkan kebutuhan untuk membeli buku atau keperluan belajar lainnya bisa kalah dengan kebutuhan membeli pulsa. Para guru di daerah pinggiran utamanya akan sangat faham dengan perilaku siswa semacam ini.

3. Meningkatnya gambar porno dan kata-kata jorok lewat HP

Ini adalah akibat yang paling serius dari pemilikan HP yang tak memiliki tujuan yang jelas. Dengan keisengan khasnya, mereka menggunakan HP untuk saling bertukar gambar porno dan bercanda lewat sms dengan kata-kata yang menjurus porno pula. Bahkan yang paling mengerikan, mereka membuat gambar porno dengan model atau pemeran mereka sendiri seperti telah terjadi beberapa waktu lalu di salah satu SMA di Madiun, Jawa Timur.

Dan yang memprihatinkan biasanya orang tua tidak tahu aktifitas yang dilakukan anaknya lewat HP-nya. Karena banyak orang tua yang gaptek atau gagap teknologi, maka dengan gampangnya mereka dikelabuhi anaknya. Dengan berpura-pura menjadi anak yang manis di rumah dan berada di kamar dengan buku digelar di meja belajar. Namun sesungguhnya ia mengembara di dunianya yang lain nan jauh. Maka disinilah peran sekolah untuk selalu mengawasi penggunaan HP bagi siswa di sekolah sangat diperlukan.

E. Larangan Membawa Handphone di Sekolah

Berangkat dari hal tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa pemakaian HP bagi siswa di sekolah pada umumnya lebih banyak mudlorot ( keburukan ) dari pada manfaatnya. Maka akan sangat tepat apabila sekolah mempertimbangkan untuk melarang membawa HP ke sekolah bagi siswanya. Atau paling tidak memperbolehkan mengaktifkan HP di sekolah. Penulis yakin akan muncul keraguan dari sekolah atas keputusan yang tidak populer itu, namun dengan pertimbangan seberapa manfaat yang didapat dan keburukan yang akan diderita tentu pihak sekolah akan setuju dengan pendapat penulis. HP hanya boleh dibawa dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental, semisal : kemah, darmawisata, studi lapangan dll.

Tentunya akan muncul pertanyaan, apakah dengan pelarangan itu akan mampu mencegah penyalah-gunaan HP? Toh mereka bisa melakukannya di luar jam sekolah? Jawabnya memang ya. Tapi kita telah berusaha untuk mengurangi dampaknya. Dan ada hal yang sangat penting terkait dengan pemakaian HP bagi siswa, yakni :

1. Memberikan penjelasan secara komunikatif dan persuasif tentang manfaat dan kerugian HP bagi siswa. Tentu saja penjelasan itu diberikan sejujur dan sejelas mungkin, sehingga siswa memiliki pemahaman dan kesadaran diri yang cukup untuk menggunakan piranti tersebut secara bertanggung jawab.

2. Pada setiap pertemuan dengan orang tua, terutama pada awal tahun pelajaran sekolah agar memberikan penerangan pada orang tua sejelas dan sejujur mungkin tentang manfaat dan kerugian HP bagi siswa di sekolah. Dan bagi sekolah yang melarang siswanya membawa HP agar sedini mungkin memberikan tata tertib ini pada siswa dan orang tua agar mengetahuinya.

3. Secara berkala sekolah melakukan operasi terhadap benda-benda terlarang yang mungkin dibawa siswanya termasuk : obat-obatan terlarang, cerita dan gambar porno, senjata tajam, dll. Dan apabila dalam operasi itu didapatkan hal-hal yang melanggar tata tertib, maka pihak orang tua harus diberi tahu, sehingga pendidikan tetap berjalan dalam koridor tanggung jawab bersama.

F. Yang dilarang bagi siswa adalah Penggunaan Handphone Berfasilitas

Adegan kekerasan fisik, pornografi dan pornoaksi, kerap kali terjadi di kalangan remaja dan pelajar. Kejadian tersebut berawal pada berkembang dan kemajuan teknologi. Hal tersebut disebabkan banyaknya mereka yang menyalahgunakan alat komunikasi seperti handphone. Untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak kriminal di kalangan remaja dan pelajar, pemerintah maupun kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk mengawasi penggunaan HP oleh pelajar. Khususnya mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk mengawasi dan memberikan pengertian kepada anak, pada saat menonton acara di televisi, serta dalam menggunakan HP yang berkamera, khususnya di para kalangan pelajar.

Masyarakat hendaknya melakukan kontrol dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya, untuk tidak menyimpan foto dan video porno di HP mereka. Pasalnya, jika anak kalangan remaja dan pelajar tersebut, bisa mengarah kepada pornografi, pornoaksi dan aksi adegan-adegan kekerasan fisik. Dan jika terbukti ditemukan ada foto dan video porno di HP para remaja, saat dirazia, maka pihak yang berwenang memberi teguran secara tertulis, untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

G. Fakta Sikap Para Remaja Yang Pengguna Handphone

Anak zaman sekarang sudah mempunyai handphone dan tiada hari tanpa memegang handphone terasa tidak enak karena handphone dapat di pergunakan sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Anak-anak zaman sekarang lebih mementingkan handphone daripada pelajaran. Coba bayangkan setiap anak selalu memegang handphonenya masing-masing dan sedangkan buku pelajaran tidak di pegang sama sekali hanya dibiarkan begitu saja tanapa peduli.

Berikut merupakan tindakan remaja khususnya siswa yang sering ditemukan. Ada sikap positif dan negatif.

1. Banyak siswa yang mempunyai handphone waktu luangnya banyak tersita untuk sms-an atau saling telepon (bukan untuk belajar).
2. Ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung di dalam kelas siswa memilih sibuk dengan handphone mereka.
3. Sebagian siswa yang menggunakan alat komunikasi tersebut untuk saling berkomunikasi ketika saat ulangan.
4. Banyak siswa yang menyimpan hal-hal yang berbau pornoaksi dan pornografi.
5. Siswa tidak gagap teknologi, siswa dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi dunia dan siswa dapat lebih produktif, efektif dan efisien dalam waktu, energi dan biaya karena ada sarana komunikasi yang memudahkan urusannya.
6. Siswa dapat mencari materi dengan search lewat handphone meskipun berada dalam lingkungan kelas saat jam pelajaran tanpa perlu ke laboratorium TIK.

H. Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Kehidupan dan Kesehatan

1. Kebiasaan Buruk Pemakai Handphone

Dapat kita ketahui dari penelitian para ilmuwan tentang bahayanya penggunaan handphone. Pakar AS menuturkan, bahwa kita semestinya mengindari 6 kebiasaan buruk pemakaian handphone dan ada 8 jenis pengguna handphone yang sebaiknya dihindari. Sebuah riset medis terbaru AS menunjukkan, bahwa laki-laki yang menggunakan handphone lebih dari 4 jam setiap hari, bukan saja sel maninya kurang dari 40% dibanding laki-laki yang persentase pemakaian handphone-nya lebih rendah, bahkan mutu sel maninya juga kurang,sehingga kemampuan memiliki anak juga menurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kita mengaktifkan handphone, handphone akan menghantar gelombang radio ke pusat handphone dan gelombang radio manapun juga sedikit banyak akan terserap oleh tubuh yang berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Proses ini disebut radiasi handphone. Meskipun masih berdebat tentang hal ini, tapi dalam percobaan binatang sudah terbukti bahwa gelombang mikro berpengaruh terhadap organ yang semakin banyak mengandung kadar air maka kerusakannya semakin besar.

Wakil profesor dari Lembaga Penelitian Komunikasi Radio Universitas Jiaton, Shanghai yakni Qian Liangyi menuturkan, bahwa handphone adalah suatu alat peluncur sinyal yang memiliki daya tertentu daya terbesar sekitar 1 watt lebih. Namun karena handphone kerap didekatkan dengan bagian otak yaitu telinga, maka waspada terhadap dampak radiasi yang tertimbun dari hari ke hari.

Pakar terkait menunjukkan 6 kebiasaan buruk pemakaian handphone yang merugikan kesehatan itu meliputi :

a) Menggantungkan handphone dileher atau pinggang

Bagi mereka yang Arrhytmia (tidak ada irama jantung), fungsi jantung tidak sempurna sebaiknya tidak menggantungkan handphone di dada. Jika handphone digantung di bagian pinggang atau sisi perut mungkin akan mempegaruhi fungsi kesuburan. Cara yang lebih aman dan sehat adalah simpan dalam tas yang dibawa serta.

b) Menempelkan handphone di telinga ketika menelepon

Ketika menelepon dan belum tersambung, radiasi akan bertambah kuat, maka sebaiknya jauhkan handphone dari bagian kepala, selang 5 detik kemudian baru dihubungai kembali.

c) Sinyal handphone semakin lemah ketika menempel di telinga

Berdasarkan prinsip kerja handphone, dalam keadaan sinyal yang agak lemah, handphone akan meningkatkan daya luncur gelombang elektromagnetnya secara otomatis, sehingga intensitas radiasi bertambah kuat. Dengan menempelkan ke telinga, maka radiasi yang dialami bagian kepala akan berlipat ganda.

d) Percakapan handphone terlalu lama

Para ahli menyarankan, tidak baik berhubungan telepon terlalu lama, jika memamg demikian bisa mempertimbangkan memakai telepon tetap atau memeakai alat pendengar, jika terpaksa harus berhubungan dengan handphone dalam jangka waktu lama juga harus mendengar secara bergantian di kiri dan kanan telinga 1-2 menit.

e) Sembunyi di sudut tembok dan bisik-bisik menerima telepon rahasia

Dengan bersembunyi di sudut bangunan dalam kondisi umum, penutupan sinyal di sudut bangunan tidak begitu baik, sehingga dengan demikian dapat meyababkan daya radiasi handphone dalm sudut tertentu bertambah besar.

f) Mondar-mandir (selalu bergerak)

Sejumlah orang tanpa sadar suka berjalan perlahan ketika menelepon, selalu bergerak kesana kemari, namun tidak sadar bahwa menggerakkan posisi dapt menyababkan ketidakstabilan sinyal yang diterima, dengan demikian menyebabkan terjadinya luncuran daya tinggi dalam waktu singkat yag tidak diperlukan.

Selain itu, 8 tipe orang berikut ini sebaiknya mengurangi pemakaian handphone

a) Penyakit epilepsi

b) Jantung

c) Lemah saraf parah

d) Katarak

e) Diabetes

f) Wanita hamil dan menyusui

g) Anak-anak

h) Orang tua berusia lebih dari 60 tahun

2. Sinyal Handphone Bagi Otak

Berhati-hatilah dengan pesawat telefon seluler Anda. Emisi sinyal telefon seluler ternyata bisa merangsang bagian korteks otak yang paling dekat dengan pesawat telefon itu. Pengaruh handphone pada otak dan hubungannya dengan kanker.

Hampir dua miliar orang di seluruh dunia sudah menggunakan handphone. Dari jumlah tersebut lebih dari 500 juta menggunakan jenis yang memancarkan medan elektromagnetik yang dikenal sebagai GSM (Global System for Mobile Communication. Boleh dikatakan, penggunaan EMF (frekuensi elektromagnetik) dalam jangka waktu lama dan kontinu berkaitan dengan penggunaan handphone dalam kehidupan sehari-hari mungkin akan memicu risiko atau bahkan manfaat bagi penderita sakit otak.

Sebenarnya, studi medis mengenai penggunaan handphone dan pengaruhnya pada otak telah memberi hasil beragam. Tahun lalu para peneliti Swedia menemukan penggunaan handphone dalam jangka waktu lama akan meningkatkan risiko tumor otak. Namun, studi ini dimentahkan empat operator handphone Jepang yang tak menemukan bukti bahwa gelombang radio dari handphone bisa membahayakan sel atau DNA.

Hal yang sama juga dikeluarkan Dewan Kesehatan Belanda yang menganalisis beberapa studi dan tak menemukan bukti bahwa radiasi dari telefon seluler berbahaya bagi otak. Semuanya masih serba kontroversi. Namun demikian, alangkah lebih bijaksana jika para pengguna handphone lebih mengedepankan sikap hati-hati dan tak berlebihan. Gunakanlah handphone sesuai kebutuhan. Bukankah sesuatu yang berlebihan cenderung mengundang risiko?

I. Tindakan Remaja Untuk Menghindari Penyalahgunaan Handphone

Tindakan yang seharusnya dilakukan setiap remaja untuk menghindari penyalahgunaan handphone yaitu :

1. Menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang meyangkut pornoaksi dan pornografi.
2. Tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar.
3. Ketika berada dirumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone.
4. Belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian.
5. Menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone.
6. Menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja.
7. Memperbanyak konten-konten religi pada handphone.
8. Memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan.

Dalam hal ini pengawasan dari orang tua juga sangat penting. Mengingat kenakalan remaja dilakukan mayoritas dilakukan oleh para remaja yang kurang mendapat perhatian dari orang tua.

J. Arti Penting Handphone bagi Informasi

Menurut Francis Bacon, pengetahuan adalah kekuasaan (knowledge is power), barang siapa menguasai pengetahuan dia akan menguasai dunia, demikianlah arti pentingnya pengetahuan, dalam hal ini termasuk informasi, menjadi kekuatan yang luar biasa karena informasi adalah salah satu sumber yang berharga. Informasi adalah suatu nilai untuk mengetahui suatu kerahasiaan suatu hal. Saat ini informasi dalam arti kesanggupan mengirim, menyimpan dan menggunakan informasi sudah dianggap sebagai unsur yang sama nilainya dengan energi atau bahan baku.Tanpa menguasai informasi maka orang akan pasif, tetapi dengan menguasai informasi seseorang akan mendapat suatu rangsangan sehingga akan menimbulkan kreativitas untuk melakukan sesuatu. Apalagi di era informatika yang sangat kompetitif ini, informasi menjadi sangat penting agar seseorang, masyarakat, suatu institusi dan negara dapat mempunyai daya saing yang tinggi.

Saat ini pelajar, mahasiswa, dosen dan peneliti sangat memerlukan informasi untuk mendukung sukses belajar dan kegiatan penelitiannya. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, sekolah dan perguruan tinggi tidak perlu lagi melakukan monopoli dalam dunia pendidikan karena sumber-sumber informasi dan pengetahuan tidak hanya dari guru atau dosennya. Bagi seseorang yang tidak belajar di bangku sekolah atau kuliah dapat memanfaatkan informasi secara otodidak lewat berbagai media termasuk didalamnya handhone untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dalam kehidupannya. Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupannya agar lebih meningkat. Dengan membanjirnya informasi bagi masyarakat memungkinkan bertambahnya orang memperoleh ilmu dan pengetahuan yang biasanya hanya dimiliki oleh kelompok profesional sehingga dapat dimasyarakatkan. Selain itu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan jarak antar kelompok masyarakat dapat ditiadakan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dapat diketengahkan oleh bermacam-macam media komunikasi. Dengan banyaknya sumber informasi tersebut akan dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Bagi institusi, informasi sangat membantu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan banyaknya peran informasi di dalam masyarakat modern, berarti perlu tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi khusus yaitu yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya informasi dan tenaga kerja yang terampil dapat meningkatkan produktivitas kerja dan memberi prospek yang cerah bagi kemajuan industri.Informasi bagi suatu negara dapat sebagai sumber kekuasaan, dimana informasi merupakan alat ampuh untuk mengontrol penguasa. Selain itu informasi bagi suatu negara dapat memberi sumbangan kepada kekuatan dan kestabilan sistem sosial, politik, ekonomi dan kebudayaannya. Informasi dalam suatu negara dapat sebagai kekuatan di bidang ekonomi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam melaksanakan pembangunan.

Demikianlah, betapa informasi sangat penting bagi masyarakat, terutama di era informasi yang sangat kompetitif ini. Agar dapat bersaing di era ini maka salah satu syaratnya adalah penguasan terhadap informasi. Untuk mewujudkan masyarakat yang demikian tentu tidak mudah, mengingat banyak masyarakat kita yang belum melek informasi. Di sisi lain juga masih terjadi kesenjangan informasi antara berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu informasi hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Dengan tersedianya informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi maka diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang akhirnya dapat merubah kehidupannya agar lebih berdaya dan sejahtera.

K. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Salah satu teknologi yang saat ini sedang trend dan telah merakyat bagi masyarakat Indonesia adalah handphone untuk berbagai kalangan masyarakat. Handphone sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Disamping harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berbagai fitur handphone juga diberikan sebagai penunjang majunya teknologi.

2. Handphone kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi saja tetapi juga sebagai gaya hidup, penampilan, tren dan prestise.

3. Perkembangan teknologi yang terdapat pada handphone begitu menakjubkan menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya terutama terhadap remaja.

4. Handphone semakin memanjakan kita dengan berbagai teknolgi yang diterapkan. Dan semakin beragam pula cara-cara memanfaatkan fasilitas yang semakin canggih.

5. Cara orang tua dengan membelikan handphone adalah cara yang kurang sebagai ungkapan kasih sayang atau untuk memanjakan anak.

6. Sering kali handphone mengalihkan akativitas seorang pelajar yang seharusnya belajar sebagai tugas utama.

7. Fungsi Handphone tidak digunakan sebagaimana mestinya akan tetapi malah disalah gunakan oleh berbagai pihak.

8. Dan banyaknya sisi negatif yang ditimbulkan dengan adanya handphone

9. Sulit Kontrol Penggunaan handphone bagi Siswa

Referensi

Dahlan, M.Alwi. Peran Teknologi Informasi dalam Demokrtisasi.

Hakim, Heri Abi Burachman. Sosiologi Informasi: Suatu Kajian tentang Dinamika Informasi dan Dampaknya Bagi Masyarakat. www.heri-abi-staf-ugm.ac.id. diakses tanggal 2 Npember 2009

http://bumisegoro.wordpress.com/2007/12/03/telepon-genggam-membantu-atau-mengganggu-siswa/, diakses tanggal 2 Npember 2009

http://www.borneotribune.com/mempawah/awasi-penggunaan-hp-kamera-bagi-pelajar.html, diakses tanggal 2 Npember 2009

http://muara.dagdigdug.com/2009/09/15/laporan-karya-tulis-ilmiah-peranan-telepon-genggam-terhadap-kehidupan-remaja-seiring-dengan-perkembangan-teknologi-dan-komunikasi/, diakses tanggal 2 Npember 2009

http://feelslikehome-ptk.blogspot.com/2007/07/perkembangan-handphone-dan-jurnalisme.html, diakses tanggal 2 Npember 2009

http://rana08.wordpress.com/2008/10/06/sejarah-dan-perkembangan-handphone/, diakses tanggal 2 Npember 2009

http://wiyarsih.staff.ugm.ac.id/wp/?p=16, diakses tanggal 2 Nopember 2009

http://kstv.co.id/news_383_Pemkot-Kediri-Resmi-Larang-Siswa-Sekolah-Bawa-HP.html, diakses tanggal 3 Nopember 2009